The Political Aspects of JK Rowling’s Harry Potter Series

I’ve been planning to write this article for AGES! See, as students in International Relations—and moreover, a fan of Harry Potter—I realize some of the political aspects within the series itself. Of course, I also do some research for the article and then I found out that there are at least two major political issues within Harry Potter Universe that can be related to the International Relations studies: The practice of ethnic supremacy and fascism. There are even some similar storyline between Harry Potter and Adolf Hitler regime in the past. In this case, Lord Voldemort (who acts as a villain throughout the series) has matched some points with Hitler.

 

According to JK Rowling, that some phrases that the readers viewed such as: ‘pure-blood’, ‘half-blood’ and ‘Muggle-born’. In fact could be compared to the real charts the Nazis precisely the same warped logic as the Death Eaters. “A single Jewish grandparent ‘polluted’ the blood, according to their propaganda,” added her. In the Harry Potter Universe, Lord Voldemort and his Death Eather alongside with some other believed that the blood-purity supremacy as their main agenda. This resembles the Nazi supremacy that the Hitler regime used to oppress the Jewish Community—as Voldemort regime oppress Muggles and Muggle-Borns.

Furthermore, there is one of minor-yet-interesting part of Harry Potter story. Narcissa Malfoy (nee Black), mother of Harry Potter’s school-enemy, Draco Malfoy was the youngest Black Sisters who married another pure-blood Lucius Malfoy (servant to Lord Voldemort). The oldest, Bellatrix Lestrange (nee Black) married to another pure-blood: Rodolphus Lestrange and yet become a Death Eater—Lord Voldemort army. Bellatrix Lestrange also become one of the most loyal servant to Voldemort and favourite of his. The middle-sister, Andromeda Tonks (nee Black) was disowned from The Black Family after marrying a Muggle-Born Wizard, Ted Tonks.

The part of the story is slightly similar to the Mitford sisters: Diana, Unity and Jessica. Narcissa Malfoy resembles Diana Mitford, who married Oswald Mosely—the loyalist of Adolf Hitler. While Unity Mitford resembled by Bellatrix Lestrange, as she become a fascist and close to Hitler. Jessica Mitford who had been admired by JK Rowling herself—resembled by Andromeda—as Jessica become one of the prominent prodigious writer who constantly criticize the Nazi movement.

 

The NAZI charts

 

 

JK Rowling also mentioned that her character Voldemort could be compared to paranoid megalomaniacs like Adolf Hitler. Hitler, as some of you may already know, is half-Jew—while Lord Voldemort, also a half-blood. The so-called feelings of betrayal that hits Hitler as a childhood and led his hatred towards Jewish community are quite similar with Voldemort’s hatred toward his Muggle father who abandoned his mother.

Lastly, I just like to give my kudos for Rowling’s effort to address her concern about related topics throughout the stories. In my humble opinion, her ability to draw a parallel between Harry Potter and past stories is excellent! Even for a children, she could tells us many moral stories toward her quite “simple” way of writing.

Membangun Pertahanan Ekonomi Indonesia: Challenges and Opportunities

            Menurut situs Departemen Pertahanan Indonesia, Ekonomi Pertahanan merupakan kemampuan ekonomi suatu negara untuk menyokong pertahanan negara tersebut. Paper ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran terhadap situasi ekonomi pertahanan Indonesia pada saat ini—seiring dengan mulai dicanangkannya Reformasi Sektor Keamanan Indonesia.[1]

 

Apabila kita melihat dari segi perekonomian pertahanan Indonesia—terdapat dua hal yang kontradiktif: mengkhususkan anggaran terhadap pembangunan perekonomian Indonesia itu sendiri atau meningkatkan anggaran perekonomian demi membangun sebuah pertahanan yang solid.

 

Pasca 1998, Indonesia memang tengah memasuki sebuah masa transisi menuju Demokrasi yang lebih baik. Namun, hal ini cenderung dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas saja. Masyarakat menengah ke bawah tidak akan memusingkan permasalahan transisi tersebut—hal ini mengingat keadaan ekonomi mereka sendiri yang semakin terpuruk. Berbagai dampak psikologis mulai terlihat—meningkatnya angka kriminalitas, prostitusi dan bunuh diri. Penulis tidak heran apabila sebagian dari masyarakat menengah ke bawah menginginkan situasi politik kembali seperti zaman Orde Baru dimana Pembangunan[2] berjalan lancar. Apabila kita melihat dari sisi ini, maka pembangunan perekonomian Indonesia seharusnya menjadi prioritas utama pada saat ini.

 

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami masa transisi menuju defini ‘demokrasi’ ke arah yang lebih baik—untuk beberapa kalangan. Bagi kalangan menengah ke bawah, demokrasi dipandang sebagai suatu burden yang semakin menghalangi kesejahteraan perekonomian mereka. Hal inilah yang membuat orientasi pembangunan seyogyanya difokuskan terhadap bidang ekonomi—seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru.[3]

 

Berdasarkan perspektif di bagian ini, Indonesia perlu memperbaiki pertahanan ekonominya dengan cara memperhatikan sistem pertahanan di bidang politik dan bidang ekonomi—hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di era perekonomian global.[4]

 

Melihat dari segi militer, Indonesia memang harus meningkatkan kemampuan ekonominya guna menyokong anggaran pertahanan[5]—namun Penulis merasa bahwa bagi masyarakat luas, justru memberdayakan sebuah sistem perekonomian yang lebih kuat seharusnya lebih diprioritaskan untuk saat ini. Indonesia masih perlu membenahi banyak hal terutama dalam masyarakat level grassroots—permasalahan seperti kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan serta aspek lain yang mengurangi kesejahteraan masyarakat.

 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek penting dalam membangun demokrasi di Indonesia—kuncinya terletak dalam sumber daya manusia. Kualitas SDM yang baik akan memperkuat demokrasi Indonesia—hal inilah yang semakin memperkuat tujuan membangun pertahanan perekonomian Indonesia.

 

Penulis berpendapat—sebagai rekomendasi jangka pendek—bahwa pengalokasian APBN terhadap berbagai bidang perlu dilanjutkan dengan sebuah tindakan yang konkret—misalnya, adanya tahap-tahap pembangunan dalam jangka waktu tertentu seiring dengan adanya APBN tersebut. Bahkan, Penulis merasa bahwa target tersebut dipublikasikan oleh Pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat melakukan feedback.

 

Harus diakui, REPELITA yang dilakukan oleh Orde Baru merupakan sebuah resep jitu yang sebaiknya tidak pupus hanya karena berganti Pemerintahan—sebaiknya konsep ini dapat terus dipakai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik.

 

Rekomendasi Penulis untuk jangka panjang adalah meningkatkan level pendidikan Indonesia—Pemerintah perlu mempertimbangkan permasalahan ini, terutama setelah biaya pendidikan semakin meningkat. Penulis menyarankan agar Pemerintah terus menggalakkan semua program beasiswa oleh sektor privat dengan timbal balik yang konkret—misalnya, pengurangan pajak seperti yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap perusahaan yang memperlihatkan concern di bidang pendidikan.

---

[1] Dua aspek yang patut dicatat dalam Security Sector Reform (SSR) antara lain adalah supremasi sipil terhadap militer serta pengembangan tentara militer yang profesional. Setelah kejatuhan  rezim Orde Baru 1998, Dwifungsi ABRI memang telah dihapuskan—kendati demikian, saat ini masyarakat sipil cenderung menganggap militer—dan aparat keamanan lainnya—sebagai ancaman terhadap keamanan mereka. Sementara itu, profesionalisme terhadap militer kerap tidak diimbangi dengan biaya penghidupan yang layak untuk mereka—salah satu trigger merambahnya TNI ke dalam dunia politik dan bisnis.

[2] Kerap diasosiasikan dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dicanangkan Soeharto.

[3] Seperti yang terdapat dalam Buku Putih Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Bab Enam, paragraf pertama.

[4] J. Kartini Soedjendro (2005). Negara Tanpa Pertahanan Ekonomi. Wacana: Suara Merdeka.

[5] Merujuk kepada salah satu artikel dalam www.tniad.mil.id yang berjudul Defence Economics untuk melangkah ke 2025: Proyeksi Anggaran Pertahanan Indonesia.

 

 

Pentingnya Informal Diplomacy dalam Pembangunan Sebuah Komunitas ASEAN

               Salah satu tulisan Prof. Anak Agung Banyu Perwita dalam The Jakarta Post beberapa waktu yang lalu menginspirasikan penulisan blog ini. Pembentukan komunitas ASEAN merupakan sebuah wacana yang belakangan digembar-gemborkan oleh organisasi regional Asia Tenggara tersebut. ASEAN Charter—terakhir diratifikasi oleh Myanmar—merupakan sebuah tonggak demi pembangunan sebuah komunitas ASEAN yang lebih terintegrasi di masa mendatang. Namun, penulis berpendapat bahwa wacana tersebut merupakan suatu hal yang terlalu utopis—keinginan ASEAN untuk mengikuti jejak langkah Uni Eropa (UE) dalam membangun sebuah komunitas regional masih jauh dari realita.

Salah satu hal yang paling menyulitkan keberadaan komunitas tersebut adalah kurangnya keterlibatan masyarakat epistemik ASEAN dalam pembangunan komunitas itu sendiri. Memang, kemajuan teknologi seperti internet yang luar biasa, program-program beasiswa pertukaran pelajar dsb telah dicanangkan oleh masing-masing Negara. Kendati demikian, perlu diingat bahwa lingkup dari langkah-langkah itu hanyalah untuk kalangan tertentu.

Sejauh ini, langkah-langkah konkret guna memajukan pembangunan komunitas ASEAN cenderung terbatas terhadap state level alias level pemerintahan-negara saja. Padahal, tanpa adanya usaha untuk membangunan komunitas di level masyarakat, identitas ASEAN akan semakin jauh dari masyarakat. Pemerintah dari masing-masing Negara ASEAN perlu memikirkan hal ini—apapun national interest mereka.

Informal diplomacy merupakan salah satu langkah yang menurut Penulis akan cukup efektif dalam membangun sebuah common identity ASEAN. Dengan adanya program-program dari Pemerintah untuk membangun sebuah komunitas ASEAN yang mengakar terhadap masyarakat—free movement of people dsb, maka keberadaan ASEAN sebagai sebuah Organisasi Regional yang integratif akan semakin solid di masa mendatang.

Fatima Bhutto: the future player in Pakistani politics?

Keberadaan Fatima Bhutto (25) di peta perpolitikan memang memiliki keunikan tersendiri. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagai keponakan dari Benazir Bhutto, beliau justru termasuk pihak yang menentang kembalinya Bhutto ke dalam politik Pakistan. Dalam sebuah artikel di International Herald Tribune, Fatima menyatakan bahwa kembalinya Benazir ke Pakistan merupakan sebuah hal yang paling berbahaya bagi Pakistan sendiri. Dalam opininya yang berjudul “Aunt Benazir false promises” (dimuat di Lost Angeles Times, 14 November 2007) beliau menyatakan bahwa walaupun dirinya memiliki alasan pribadi untuk meragukan slogan demokrasi dari bibi-nya tersebut, dirinya tidak sendiri.      Fatima menyatakan bahwa dengan latar belakang Benazir yang pro-Amerika, dukungan terhadap Benazir justru akan semakin men-delegitimasi-kan demokrasi di Pakistan.

Semenjak remaja, Fatima Bhutto telah memperlihatkan bakatnya dalam menulis: usianya baru menginjak 15 tahun ketika koleksi puisinya dipublikasikan. Saat ini, beliau merupakan seorang kolumnis untuk surat kabar Pakistan: The News.

Fatima Bhutto mendapatkan penghargaan untuk buku keduanya, yang berjudul 8:50 a.m. 8 October 2005. Kini, beliau aktif sebagai pengamat politik di Pakistan, dan diramalkan akan menjadi salah satu calon pemain politik di Pakistan.

Ketika ayahnya, saudara laki-laki dari Benazir, meninggal secara mengenaskan di Karachi, Pakistan, Fatima menganggap bahwa Benazir (saat itu masih menjabat sebagai Perdana Menteri) terlibat dalam konspirasi pembunuhan ayahnya, Murtaza Bhutto. Kendati hal ini masih belum dapat dipastikan, keadaan ini menjadi salah satu alasan bagi Fatima untuk menentang Benazir.

Setelah meninggalnya Murtaza, istri beliau Ghinwa Bhutto mendirikan Pakistan People’s Party Shaheed Bhutto, sebagai bentuk sumpahnya untuk meneruskan perjuangan suaminya. Setelah pada tahun 1997, beliau gagal mengalahkan Nusrat Bhutto (Ibu Benazir, pemimpin PPP) dan pada 2002, aplikasi beliau untuk menjadi kandidat pemilu dengan latar belakang akademis, Fatima disebut-sebut sebagai calon pengganti ibunya tersebut, sekaligus memainkan peranan dalam politik Pakistan.

Meninggalnya Benazir Bhutto boleh jadi membawa berbagai macam impact dalam peta perpolitikan Paksitan khususnya. Pertanyaannya sekarang apakah Fatima Bhutto telah memiliki keberanian yang cukup untuk turut ikut serta dalam peta perpolitikan Pakistan?

Latar belakang pendidikan yang unquestionable, bakat menulis serta pengamatan politik beliau yang cerdas dan lantang serta kemampuan beliau untuk mengutarakan pendapat. Fatima Bhutto memiliki kemampuan yang dibutuhkan, namun apakah meninggalnya Benazir kini dapat menjadi trigger tersendiri bagi Fatima yang hingga artikel ini ditulis belum ditemukan statement dari beliau?

December 28, 2007

The Assassination of Benazir Bhutto: A Tragic Day for Democracy

The assasination of Benazir Bhutto is the most shocking moments for the International Relations studies at 2007. The first woman ever to served as a prime minister in any moslem countries, Benazir Bhutto was also the symbolization for the democracy itself in Pakistan. The woman who received degree from Radcliffe College and Oxford University, and also received an honorary degree from Harvard University in 1989, left her husband, Asif Ali Zardari, and her three children: two daughters and a son.      A few days ago, an article from Newsweek Magazine stated that Pakistan is the most dangerous country today. At first, the article gained mixed reviews from the reader, one of the reader even commenting that the most dangerous contry in the world is actually United States: stating the result of Afghanistan and Iraq today as the prove of his/her argument. This assassination could point us the reality of how dangerous the situation in the Pakistan really is.

The late Benazir Bhutto was not blind: on September 26, she stated on the interview for CNN that she was aware of turbulences that may severe her life when she decide to return to her homeland. Still, she decided to step forward in order to prevail the democracy in her country.

“Born is Pakistan, my life mirrors its turbulence, its tragedies and its triumphs,” Bhutto wrote on her memoir “Daughter of the East” as quoted from the obituary on the Jakarta Post.

“After military dictatorship an anarchic situation developed, which the terrorists and Osama (bin Laden) have exploited,” Bhutto stated on the interview with Wolf Blitzer, the journalist from the CNN. “They don’t want democracy, they don’t want me back, and they don’t believe in women governing nations, so they will try to plot against me. But these are risks that must be taken. I’m prepared to take them.”

The icon of democracy in Pakistan herself risk her life for the sake of democracy in Pakistan. Although Benazir Bhutto has left us all, her story of struggle for democracy will never be forgotten. The writer especially hopes that her spirit will always be a pedestal for the next episodes in prevailing democracy in Pakistan.

(JKTPOST/CNN/IHT)

December 28, 2007