Menurut situs Departemen Pertahanan Indonesia, Ekonomi Pertahanan merupakan kemampuan ekonomi suatu negara untuk menyokong pertahanan negara tersebut. Paper ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran terhadap situasi ekonomi pertahanan Indonesia pada saat ini—seiring dengan mulai dicanangkannya Reformasi Sektor Keamanan Indonesia.[1]
Apabila kita melihat dari segi perekonomian pertahanan Indonesia—terdapat dua hal yang kontradiktif: mengkhususkan anggaran terhadap pembangunan perekonomian Indonesia itu sendiri atau meningkatkan anggaran perekonomian demi membangun sebuah pertahanan yang solid.
Pasca 1998, Indonesia memang tengah memasuki sebuah masa transisi menuju Demokrasi yang lebih baik. Namun, hal ini cenderung dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas saja. Masyarakat menengah ke bawah tidak akan memusingkan permasalahan transisi tersebut—hal ini mengingat keadaan ekonomi mereka sendiri yang semakin terpuruk. Berbagai dampak psikologis mulai terlihat—meningkatnya angka kriminalitas, prostitusi dan bunuh diri. Penulis tidak heran apabila sebagian dari masyarakat menengah ke bawah menginginkan situasi politik kembali seperti zaman Orde Baru dimana Pembangunan[2] berjalan lancar. Apabila kita melihat dari sisi ini, maka pembangunan perekonomian Indonesia seharusnya menjadi prioritas utama pada saat ini.
Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami masa transisi menuju defini ‘demokrasi’ ke arah yang lebih baik—untuk beberapa kalangan. Bagi kalangan menengah ke bawah, demokrasi dipandang sebagai suatu burden yang semakin menghalangi kesejahteraan perekonomian mereka. Hal inilah yang membuat orientasi pembangunan seyogyanya difokuskan terhadap bidang ekonomi—seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru.[3]
Berdasarkan perspektif di bagian ini, Indonesia perlu memperbaiki pertahanan ekonominya dengan cara memperhatikan sistem pertahanan di bidang politik dan bidang ekonomi—hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di era perekonomian global.[4]
Melihat dari segi militer, Indonesia memang harus meningkatkan kemampuan ekonominya guna menyokong anggaran pertahanan[5]—namun Penulis merasa bahwa bagi masyarakat luas, justru memberdayakan sebuah sistem perekonomian yang lebih kuat seharusnya lebih diprioritaskan untuk saat ini. Indonesia masih perlu membenahi banyak hal terutama dalam masyarakat level grassroots—permasalahan seperti kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan serta aspek lain yang mengurangi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek penting dalam membangun demokrasi di Indonesia—kuncinya terletak dalam sumber daya manusia. Kualitas SDM yang baik akan memperkuat demokrasi Indonesia—hal inilah yang semakin memperkuat tujuan membangun pertahanan perekonomian Indonesia.
Penulis berpendapat—sebagai rekomendasi jangka pendek—bahwa pengalokasian APBN terhadap berbagai bidang perlu dilanjutkan dengan sebuah tindakan yang konkret—misalnya, adanya tahap-tahap pembangunan dalam jangka waktu tertentu seiring dengan adanya APBN tersebut. Bahkan, Penulis merasa bahwa target tersebut dipublikasikan oleh Pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat melakukan feedback.
Harus diakui, REPELITA yang dilakukan oleh Orde Baru merupakan sebuah resep jitu yang sebaiknya tidak pupus hanya karena berganti Pemerintahan—sebaiknya konsep ini dapat terus dipakai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik.
Rekomendasi Penulis untuk jangka panjang adalah meningkatkan level pendidikan Indonesia—Pemerintah perlu mempertimbangkan permasalahan ini, terutama setelah biaya pendidikan semakin meningkat. Penulis menyarankan agar Pemerintah terus menggalakkan semua program beasiswa oleh sektor privat dengan timbal balik yang konkret—misalnya, pengurangan pajak seperti yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap perusahaan yang memperlihatkan concern di bidang pendidikan.
[1] Dua aspek yang patut dicatat dalam Security Sector Reform (SSR) antara lain adalah supremasi sipil terhadap militer serta pengembangan tentara militer yang profesional. Setelah kejatuhan rezim Orde Baru 1998, Dwifungsi ABRI memang telah dihapuskan—kendati demikian, saat ini masyarakat sipil cenderung menganggap militer—dan aparat keamanan lainnya—sebagai ancaman terhadap keamanan mereka. Sementara itu, profesionalisme terhadap militer kerap tidak diimbangi dengan biaya penghidupan yang layak untuk mereka—salah satu trigger merambahnya TNI ke dalam dunia politik dan bisnis.
[2] Kerap diasosiasikan dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dicanangkan Soeharto.
[3] Seperti yang terdapat dalam Buku Putih Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Bab Enam, paragraf pertama.
[4] J. Kartini Soedjendro (2005). Negara Tanpa Pertahanan Ekonomi. Wacana: Suara Merdeka.
[5] Merujuk kepada salah satu artikel dalam www.tniad.mil.id yang berjudul Defence Economics untuk melangkah ke 2025: Proyeksi Anggaran Pertahanan Indonesia.
