Belum selesai perdebatan mengenai benar atau tidaknya tindak kekerasan terhadap kelompok Islam Ahmadiyah termasuk keputusan Pemerintah terhadap kelompok tersebut, pada peringatan Hari Kebangkitan Pancasila 1 Juni kemarin telah terjadi satu tindak kekerasan yang semakin mencoreng nama baik Islam di mata Internasional. Kekerasan tersebut dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI) terhadap sebuah aksi damai yang dilakukan Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di depan Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Sedikitnya 20 orang mengalami luka parah dalam aksi brutal tersebut—banyak di antaranya merupakan kaum perempuan. Ironisnya, para aktivis AKKBB mengaku bahwa materi acara yang mereka lakukan tidak lebih dari sekedar peringatan Hari Kebangkitan Pancasila saja.
Potret tersebut kian menambah persoalan imej bangsa Indonesia di mata Internasional—padahal, Indonesia kerap menempatkan dirinya sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia namun dapat melaksanakan demokrasi dengan baik. Keberadaan Indonesia tersebut merupakan posisi tawar yang kuat bagi Indonesia, terutama dalam melakukan konferensi multilateral seperti penyelesaian kasus Iran, OKI dll. Indonesia dipuji karena berhasil menggabungkan demokrasi dan Islam—sesuatu yang belum dapat dilakukan oleh negara-negara OKI lainnya.
Kendati demikian, berbagai persoalan demi persoalan yang terjadi belakangan membuat eksistensi Indonesia sebagai Negara Islam Demokrasi semakin dipertanyakan. Kekerasan FPI merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima—tidak ada ajaran agama Islam yang membenarkan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian suatu masalah. Penulis yakin bahwa kelompok-kelompok Islam yang lain juga tidak membenarkan tindakan sepihak FPI tersebut—penyebaran bibit kekerasan dengan dalih agama dikhawatirkan akan mewarnai kehidupan sosial Indonesia di masa mendatang.
Mantan Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid bahkan menyatakan bahwa sudah seyogyanya ormas FPI dibubarkan. Menjawab pertanyaan tersebut: Apakah FPI layak dibubarkan? Sebagian besar masyarakat mungkin akan menjawab “Ya!”, namun sekarang yang paling utama harus dilakukan adalah menindak tegas para pelaku kekerasan tersebut melalui jalur hukum. Indonesia belum terlambat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah negara Islam yang berdemokrasi—namun waktu sudah semakin sempit.
